16 Mei 2008 Jakarta, kompas - Mahalnya biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat menjadi bukti bahwa pemerintah sebenarnya tak punya komitmen yang kuat pada pendidikan tinggi. Kenyataan ini menunjukkan pemerintah sudah kehilangan arah dari tujuan pendidikan nasional yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa untuk semua warga masyarakat.
"Saat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit, pasti mereka mengorbankan sekolah. Berkaca pada kondisi ini, menyediakan layanan pendidikan semurah mungkin menjadi kewajiban pemerintah," kata pengamat pendidikan HAR Tilaar di Jakarta, Kamis (15/5).
Menurut Tilaar, logika pemerintah dalam kebijakan pendidikan tinggi semakin tidak jelas. Misalnya, penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah diserahkan kepada perguruan tinggi negeri (PTN). Kucuran dana dari pemerintah untuk PTN pun sangat rendah. "Akibatnya, PTN harus mencari dana sendiri, sedangkan pemerintah terkesan lepas tanggung jawab," ujar Tilaar.
Hal ini, lanjut Tilaar, berbeda dari India. Di tengah berbagai keterbatasan, Pemerintah India justru mendukung penuh penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Darmaningtyas, pengurus Majelis Luhur Perguruan Tamansiswa, mengatakan, pada saat bangsa ini menghadapi masalah masih rendahnya pelajar yang masuk ke perguruan tinggi, pendidikan murah berkualitas merupakan satu-satunya jalan keluar. "Artinya, biaya kuliah di PTN itu harus murah," katanya.
Kenyataannya, bagi pelajar, pintar saja sekarang tidak cukup, tetapi juga harus kaya.
Darmaningtyas mencontohkan betapa mahalnya kuliah di fakultas kedokteran yang berakibat hanya bisa diakses orang- orang kaya. Padahal, negara ini masih membutuhkan banyak dokter yang punya jiwa melayani hingga di daerah terpencil. "Ini kan bisa diatasi pemerintah dengan mendukung dana sehingga kuliah di kedokteran murah dan bisa diakses mahasiswa miskin," kata Darmaningtyas. (ELN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar