Program sertifikasi guru yang dicetuskan untuk meningkatkan profesionalitas dan mendongkrak kesejahteraan pendidik juga belum terbukti optimal.
Hal itu terungkap dalam Seminar Pendidikan dengan tema "Kesejahteraan Guru Setelah Sertifikasi?" yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Daerah DPD) Partai Keadilan Sejahtera bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang, Sabtu (3/5) di Semarang.
Hadir sebagai pembicara antara lain anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Mungin Edi Wibowo, Sekretaris Dewan Pendidikan Jateng Ahmad Rofiq, dan anggota DPRD Jateng, Aisyah Dahlan.
Kesejahteraan guru, menurut Ahmad Rofiq, sangat terpengaruh kondisi moneter Indonesia yang belum stabil. Akibatnya, target 20 persen anggaran negara untuk pendidikan belum bisa terpenuhi.
Aisyah Dahlan mengungkapkan, program sertifikasi sebenarnya merupakan bentuk niat politik (political will) yang positif dari pemerintah pascareformasi. "Namun, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen baru akan diberlakukan secara penuh 10 tahun setelah dibuat, yakni 2015," ujarnya.
Pada masa transisi tersebut, katanya, program sertifikasi guru dinilai banyak pihak masih banyak kekurangan. Salah satunya terkait dengan pembatasan kuota di setiap daerah. Di Jateng, misalnya, diperkirakan sekitar 28.000 guru mendaftar untuk memperoleh sertifikasi, tetapi kuota yang diberikan kepada Jateng hanya sebanyak 1.989 sertifikasi.
Meski demikian, Mungin optimistis akan tiba saatnya pemerintah mampu menyejahterakan dan meningkatkan kualitas guru. "Ini mengingat peraturan tersebut berlaku penuh setelah 10 tahun diundangkan. Kita sekarang masih mencari metode kependidikan yang pas dan sesuai untuk bangsa ini. Memang masih banyak kekurangannya, tetapi lebih baik daripada hanya diam di tempat," ungkapnya. (A05)
http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/05/00544031/guru.masih.diabaikan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar