Kepala Sekolah SMP Negeri 220 Jakarta Ali Arsyad murung kembali. Harapan bahwa 780 siswanya yang kini mengungsi belajar akan kembali dari pengungsian dan menempati ruang kelas yang baru pupus sudah. Nama sekolahnya yang terletak di Jalan Mangga I, Tanjung Duren, Jakarta Barat, tidak termasuk dalam daftar gedung SD negeri dan SMP negeri yang bakal direhabilitasi total, dibangun kembali.
Nyata di lapangan kemudian, bukan hanya ratusan siswa SDN dan SMPN yang terpaksa mengungsi untuk belajar, tetapi sekurangnya ada 3.000 siswa SDN dan SMPN di Jakarta yang mengungsi karena sekolah mereka nyaris roboh. Jumlah gedung sekolah yang hendak roboh dan perlu direhabilitasi total mencapai 56 gedung, sementara yang disetujui untuk direhabilitasi total cuma belasan gedung.
Jumlah gedung sekolah yang perlu direhabilitasi jauh lebih besar apabila dilihat dari seluruh tingkatan rehabilitasi (rehabilitasi total, berat, sedang, dan rehabilitasi ringan). Menurut Kepala Subdinas Gedung dan Perlengkapan DKI Rudy Siahaan, jumlahnya mencapai 452 gedung.
Untuk mempercepat penanggulangan gedung sekolah yang rusak, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Mansyur mengusulkan agar alokasi dana belanja langsung nonfisik Rp 1 triliun, 40 persen di antaranya bisa dialihkan untuk menambah dana rehabilitasi. Demikian pula alokasi dana Program Dedikasi sebesar Rp 3,7 triliun seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Selamat Nurdin.
Kalangan DPRD berjanji akan memperjuangkan peningkatan alokasi dana perbaikan gedung sekolah dalam perubahan APBD DKI, Agustus mendatang. Harapannya, tahun 2010 tidak ada lagi soal gedung rusak.
Nyata di lapangan kemudian, bukan hanya ratusan siswa SDN dan SMPN yang terpaksa mengungsi untuk belajar, tetapi sekurangnya ada 3.000 siswa SDN dan SMPN di Jakarta yang mengungsi karena sekolah mereka nyaris roboh. Jumlah gedung sekolah yang hendak roboh dan perlu direhabilitasi total mencapai 56 gedung, sementara yang disetujui untuk direhabilitasi total cuma belasan gedung.
Jumlah gedung sekolah yang perlu direhabilitasi jauh lebih besar apabila dilihat dari seluruh tingkatan rehabilitasi (rehabilitasi total, berat, sedang, dan rehabilitasi ringan). Menurut Kepala Subdinas Gedung dan Perlengkapan DKI Rudy Siahaan, jumlahnya mencapai 452 gedung.
Untuk mempercepat penanggulangan gedung sekolah yang rusak, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Mansyur mengusulkan agar alokasi dana belanja langsung nonfisik Rp 1 triliun, 40 persen di antaranya bisa dialihkan untuk menambah dana rehabilitasi. Demikian pula alokasi dana Program Dedikasi sebesar Rp 3,7 triliun seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Selamat Nurdin.
Kalangan DPRD berjanji akan memperjuangkan peningkatan alokasi dana perbaikan gedung sekolah dalam perubahan APBD DKI, Agustus mendatang. Harapannya, tahun 2010 tidak ada lagi soal gedung rusak.
Mercu suar
Apa makna kasus gedung sekolah rusak di ibu kota negara seperti diberitakan pekan ini? Koordinator Koalisi Pendidikan Lodi Paat mengatakan, ini cermin rendahnya komitmen Pemprov DKI terhadap pendidikan di wilayahnya. Menurut dia, seperti halnya di banyak negara, kegiatan pendidikan di Ibu Kota seharusnya menjadi barometer kegiatan pendidikan nasional.
”Kegiatan, fasilitas, dan kualitas pendidikan di Jakarta seharusnya bisa menjadi mercu suar pendidikan nasional dalam menyiapkan generasi yang produktif, terbuka, siap berubah, dan siap pakai,” tutur Lodi, Rabu (27/2).
Jika gagal, kata sosiolog UI Tamrin Tomagola, ”persoalan pendidikan dasar ini akan menjadi bom waktu bagi DKI”. Bom waktu itu bernama pengangguran dan rendahnya sumber daya manusia yang langsung terkait dengan tingkat kejahatan, tingkat tertib hukum, dan tertib sosial.
Dia berpendapat, masalah yang berkembang di Jakarta lebih rumit dibandingkan dengan di kota lain. Karena itu, warga Jakarta seharusnya memiliki bekal pendidikan lebih baik daripada kota lain. ”Jika terjadi kesenjangan besar antara tingkat kerumitan persoalan Jakarta dan tingkat pendidikan dan keterampilan warganya, bisa dipastikan angka kejahatan akan meningkat pesat,” kata Tamrin.
Bom waktu
Tamrin mengingatkan adanya pertarungan ide-ide produktif dan ide-ide konsumtif (tidak menghasilkan) di kalangan elite Jakarta dalam merancang pembangunan DKI. Tamrin mengelompokkan semua ide yang berbau usaha komersial ke dalam kategori ide produktif, sedangkan semua ide pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, masuk dalam ide konsumtif. Elite Jakarta lebih banyak memenangkan ide produktif dan mengorbankan ide konsumtif.
Akibatnya, sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, makin buruk. Sebaliknya, bisnis kesehatan dan pendidikan, misalnya, kian maju.
Keadaan seperti ini, kata Tamrin, membuat hanya warga Jakarta yang kaya yang akan memperoleh akses pelayanan yang layak, termasuk pendidikan. Kesenjangan, kecemburuan, bahkan kebencian sosial pun meluas.
Akankah kita menunggu bom waktu itu meledak? (Windoro Adi)
Disalin dari Kompas, Jumat, 29 Februari 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar