Gaji Tak Terbayar, Jalan dan Sekolah Rusak
Kompas, Rabu, 20 Februari 2008
Jakarta, Kompas - Berlarut-larutnya pengesahan APBD DKI Jakarta membuat banyak aspek kehidupan masyarakat terhambat. Gaji pegawai tidak tetap dan guru bantu belum dibayar, jalan rusak dibiarkan terbengkalai, sekolah rusak belum diperbaiki, sampai tanggul laut yang belum ditinggikan sehingga air pasang kembali melanda.
Beberapa petugas pengamanan dalam (pamdal) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT) mengaku gaji mereka belum dibayarkan sejak Januari. Gaji mereka antara Rp 500.000 hingga Rp 750.000, ditambah tunjangan perbaikan penghasilan Rp 750.000 per orang tiap bulan. ”Saya harus berutang ke tetangga untuk menyambung hidup karena tidak ada gaji. Ketiadaan gaji dari awal tahun terus berulang dan biasanya sampai Maret atau April,” kata seorang anggota pamdal.
Ketiadaan gaji juga dialami oleh para guru bantu dan guru yang berstatus PTT. Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta Sylviana Murni mengatakan, gaji para guru non-PNS itu baru dapat dibayarkan sekitar April dengan cara dirapel, saat APBD cair.
”Lambatnya pencairan dana APBD juga menyebabkan sekolah yang rusak belum dapat diperbaiki. Semula, jumlah sekolah yang rusak adalah 287 unit, tetapi banjir menambah jumlah sekolah rusak sampai sekitar 400 sekolah. Siswa harus menumpang ke gedung lain atau bergantian sekolah di pagi dan sore hari karena dana pembangunan sekolah di APBD belum cair,” kata Sylviana.
Sementara itu, kerusakan jalan akibat hujan juga meluas di berbagai lokasi. Kerusakan terjadi dari jalan kampung hingga jalan arteri primer, seperti Jalan Gatot Subroto (Jakarta Selatan), Slipi (Jakarta Barat), sampai ke Cawang (Jakarta Timur).
Pengamatan Kompas, kerusakan jalan yang paling parah terdapat di Jakarta Utara, terutama Jalan Raya Cakung Cilincing. Hampir semua lapisan aspal jalan mengelupas karena genangan air atau tak mampu menahan beban dari kendaraan berat.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, luas jalan yang rusak di Jakarta mencapai 280.000 meter persegi dari 40 juta meter persegi luas jalan yang ada. Dana perbaikan jalan yang diajukan Dinas PU mencapai Rp 52 miliar dari total Rp 300 miliar yang dibutuhkan untuk perbaikan.
Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas juga mengeluhkan tak kunjung cairnya dana APBD. Keterlambatan itu berdampak pada tanggul di pantai utara yang belum dapat ditinggikan dan diperbaiki secara permanen. Dengan demikian, kawasan Muara Baru terus dilanda banjir akibat gelombang pasang di Laut Jawa.
APBD sudah disepakati Pemprov dan DPRD DKI pada Jumat (18/1), tetapi dikoreksi DPRD dan baru selesai 12 Februari. Pemprov merapikan proses administrasinya dan baru menyerahkan ke Departemen Dalam Negeri pada Selasa (19/2). Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Ritola Tasmaya, koreksi Depdagri diperkirakan berlangsung sampai dua minggu. (ECA)
Beberapa petugas pengamanan dalam (pamdal) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT) mengaku gaji mereka belum dibayarkan sejak Januari. Gaji mereka antara Rp 500.000 hingga Rp 750.000, ditambah tunjangan perbaikan penghasilan Rp 750.000 per orang tiap bulan. ”Saya harus berutang ke tetangga untuk menyambung hidup karena tidak ada gaji. Ketiadaan gaji dari awal tahun terus berulang dan biasanya sampai Maret atau April,” kata seorang anggota pamdal.
Ketiadaan gaji juga dialami oleh para guru bantu dan guru yang berstatus PTT. Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta Sylviana Murni mengatakan, gaji para guru non-PNS itu baru dapat dibayarkan sekitar April dengan cara dirapel, saat APBD cair.
”Lambatnya pencairan dana APBD juga menyebabkan sekolah yang rusak belum dapat diperbaiki. Semula, jumlah sekolah yang rusak adalah 287 unit, tetapi banjir menambah jumlah sekolah rusak sampai sekitar 400 sekolah. Siswa harus menumpang ke gedung lain atau bergantian sekolah di pagi dan sore hari karena dana pembangunan sekolah di APBD belum cair,” kata Sylviana.
Sementara itu, kerusakan jalan akibat hujan juga meluas di berbagai lokasi. Kerusakan terjadi dari jalan kampung hingga jalan arteri primer, seperti Jalan Gatot Subroto (Jakarta Selatan), Slipi (Jakarta Barat), sampai ke Cawang (Jakarta Timur).
Pengamatan Kompas, kerusakan jalan yang paling parah terdapat di Jakarta Utara, terutama Jalan Raya Cakung Cilincing. Hampir semua lapisan aspal jalan mengelupas karena genangan air atau tak mampu menahan beban dari kendaraan berat.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, luas jalan yang rusak di Jakarta mencapai 280.000 meter persegi dari 40 juta meter persegi luas jalan yang ada. Dana perbaikan jalan yang diajukan Dinas PU mencapai Rp 52 miliar dari total Rp 300 miliar yang dibutuhkan untuk perbaikan.
Wali Kota Jakarta Utara Effendi Anas juga mengeluhkan tak kunjung cairnya dana APBD. Keterlambatan itu berdampak pada tanggul di pantai utara yang belum dapat ditinggikan dan diperbaiki secara permanen. Dengan demikian, kawasan Muara Baru terus dilanda banjir akibat gelombang pasang di Laut Jawa.
APBD sudah disepakati Pemprov dan DPRD DKI pada Jumat (18/1), tetapi dikoreksi DPRD dan baru selesai 12 Februari. Pemprov merapikan proses administrasinya dan baru menyerahkan ke Departemen Dalam Negeri pada Selasa (19/2). Menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta Ritola Tasmaya, koreksi Depdagri diperkirakan berlangsung sampai dua minggu. (ECA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar